Pembahasan sejarah Hindu-Budha di Indonesia akrab diawali dari kemunculan beberapakerajaan di abad ke-5 M, antara lain: Kerajaan Hindu di Kutai (Kalimantan) denganrajanya Mulawarman, putra Aswawarman atau cucu Kundung(ga). Di Jawa Barat munculKerajaan Hindu Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Pada masa itu, eksistensi pulau Jawa telah disebut Ptolomeus (pengembara asal Alexandria – Yunani) dalamcatatannya dengan sebutan Yabadiou dan demikian pula dalam epik Ramayanaeksistensinya dinyatakan dengan sebutan Yawadwipa. Ptolomeus juga sempat menyebuttentang Barousai (merujuk pada pantai barat Sumatera Utara; Sriwijaya). Fa-Hien(pengembara asal China) dalam perjalanannya dari India singgah di Ye-po-ti (Jawa) yangmenurutnya telah banyak para brahmana (Hindu) tinggal di sana. Maka tidak berlebihan jika Lee Kam Hing kemudian menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan telah adadi Indonesia sejak periode permulaan. Pada masa itu, pendidikan lekat terkait denganagama.Menurut catatan I-Ching, seorang peziarah dari China, ketika melewati Sumatera padaabad ke-7 M ia mendapati banyak sekali kuil-kuil Budha dimana di dalamnya berdiam para cendekiawan yang mengajarkan beragam ilmu. Kuil-kuil tersebut tidak saja menjadi pusat transmisi etika dan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga seni dan ilmu pengetahuan.Lebih dari seribu biksu Budha yang tinggal di Sriwijaya itu dikatakan oleh I-Chingmenyebarkan ajaran seperti yang juga dikembangkan sejawatnya di Madhyadesa (India).Bahkan, di antara para guru di Sriwijaya tersebut sangat terkenal dan mempunyai reputasiinternasional, seperti Sakyakirti dan Dharmapala. Sementara dari pulau Jawa munculnama Djnanabhadra. Pada masa itu, para peziarah Budha asal China yang hendak ketanah suci India, dalam perjalanannya kerap singgah dulu di nusantara ini untuk melakukan studi pendahuluan dan persiapan lainnya.Sejarah agama Hindu-Budha di Indonesia berbeda dengan sejarahnya di India. Disini,kedua agama tersebut dapat tumbuh berdampingan dan harmonis. Bahkan adakecenderungan syncretism antara keduanya dengan upaya memadukan figur Syiwa danBudha sebagai satu sumber yang Maha Tinggi. Sebagaimana tercermin dari satu baitsyair Sotasoma karya Mpu Tantular pada zaman Majapahit “Bhinneka Tunggal Ika”,yakni dewa-dewa yang ada dapat dibedakan (bhinna), tetapi itu (ika) sejatinya adalah satu(tunggal). Sekalipun demikian, patut diketahui sempat adanya sejarah konflik politik antar kerajaan yang berbeda agama pada masa-masa permulaannya.Pada masa Hindu-Budha ini, kaum Brahmana merupakan golongan yangmenyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Perlu dicatat bahwa sistem kasta tidaklahditerapkan di Indonesia setajam sebagaimana yang terjadi di India. Adapun materi-materi pelajaran yang diberikan ketika itu antara lain: teologi, bahasa dan sastra, ilmu-ilmukemasyarakatan, ilmu-ilmu eksakta seperti ilmu perbintangan, ilmu pasti, perhitunganwaktu, seni bangunan, seni rupa dan lain-lain. Pola pendidikannya mengambil modelasrama khusus, dengan fasilitas belajar seperti ruang diskusi dan seminar. Dalam perkembangannya, kebudayaan Hindu-Budha membaur dengan unsur-unsur asliIndonesia dan memberi ciri-ciri serta coraknya yang khas. Sekalipun nanti Majapahitsebagai kerajaan Hindu terakhir runtuh pada abad ke-15, tetapi ilmu pengetahuannya tetap berkembang khususnya di bidang bahasa dan sastra, ilmu pemerintahan, tata negaradan hukum. Beberapa karya intelektual yang sempat lahir pada zaman ini antara lain:Arjuna Wiwaha karya Mpu Kanwa (Kediri, 1019), Bharata Yudha karya Mpu Sedah(Kediri, 1157), Hariwangsa karya Mpu Panuluh (Kediri, 1125), Gatotkacasraya karyaMpu Panuluh, Smaradhahana karya Mpu Dharmaja (Kediri, 1125), Negara Kertagamakarya Mpu Prapanca (Majapahit, 1331-1389), Arjunawijaya karya Mpu Tantular (Majapahit, ibid), Sotasoma karya Mpu Tantular, dan Pararaton (Epik sejak berdirinyaKediri hingga Majapahit).Menjelang periode akhir tersebut, pola pendidikan tidak lagi dilakukan dalam kompleksyang bersifat kolosal, tetapi oleh para guru di padepokan-padepokan dengan jumlahmurid relatif terbatas dan bobot materi ajar yang bersifat spiritual religius. Para muriddisini sembari belajar juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup merekasehari-hari. Jadi secara umum dapatlah disimpulkan bahwa: (1) Pengelola pendidikanadalah kaum brahmana dari tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi; (2) Bersifat tidak formal, dimana murid dapat berpindah dari satu guru ke guru yang lain; (3) Kaum bangsawan biasanya mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istanadisamping ada juga yang mengutus anak-anaknya yang pergi belajar ke guru-gurutertentu; (4) Pendidikan kejuruan atau keterampilan dilakukan secara turun-temurunmelalui jalur kastanya masing-masing.

Pendidikan Masa Awal Kedatangan Islam

Sejak abad ke-7 M, lalu lintas perdagangan laut internasional yang melewati wilayahnusantara sudah ramai (dikenal sebagai jalur perdagangan “Po-ssu” atau Persia). Daerah-daerah pesisir yang kala itu merupakan vassal (bawahan) dari kerajaan inti yang terletak di pedalaman, menjadi tempat persinggahan yang menarik bagi para pedagang dari banyak negeri seberang seperti Arab, Persia dan India. Nilai-nilai baru yang dibawa para pedagang muslim semisal dari Gujarat diterima hangat oleh raja-raja pesisir.Sebagaimana kemudian tercatat bahwa kerajaan-kerajaan Islam permulaan di Indonesiamuncul di daerah pesisir seperti kerajaan Perlak (1292) dan kerajaan Samudera Pasai(1297). Dari sini pula dapat terbaca bahwa penyebaran Islam di Indonesia bermula dari pusat-pusat perdagangan di daerah pesisir Sumatera Utara (jalur Selat Malaka) barukemudian menyebar ke Jawa dan seterusnya ke wilayah Timur Indonesia.Pendidikan Islam di Indonesia pada masa awalnya bersifat informal, yakni melaluiinteraksi inter-personal yang berlangsung dalam berbagai kesempatan seperti aktivitas perdagangan. Da’wah bil hal atau keteladanan pada konteks ini mempunyai pengaruh besar dalam menarik perhatian dan minat seseorang untuk mengkaji atau memeluk ajaranIslam. Selanjutnya, ketika agama ini kian berkembang, di tiap-tiap desa yang penduduknya telah menjadi muslim umumnya didirikan langgar atau masjid. Fasilitastersebut bukan hanya sebagai tempat shalat saja, melainkan juga tempat untuk belajar membaca al-Qur’an dan ilmu-ilmu keagamaan yang bersifat elementer lainnya. Metode pembelajaran adalah sorogan (murid secara perorangan atau bergantian belajar kepadaguru) dan halaqah atau wetonan (guru mengajar sekelompok murid yang duduk mengitarinya secara kolektif atau bersama-sama). Mereka yang kemudian berkeinginanmelanjutkan pendidikannya setelah memperoleh bekal cukup dari langgar/masjid dikampungnya, dapat masuk ke pondok pesantren. Secara tradisional, sebuah pesantrenidentik dengan kyai (guru/pengasuh), santri (murid), masjid, pemondokan (asrama) dan 

kitab kuning (referensi atau diktat ajar). Sistem pembelajaran relatif serupa dengan sistemdi langgar/masjid, hanya saja materinya kini kian berbobot dan beragam, seperti bahasadan sastra Arab, tafsir, hadits, fikih, ilmu kalam, tasawuf, tarikh dan lainnya. Di pesantren, seorang santri memang dididik agar dapat menjadi seorang yang pandai (alim)di bidang agama Islam dan selanjutnya dapat menjadi pendakwah atau guru di tengah-tengah masyarakatnya.Ketika kekuasaan politik Islam semakin kokoh dengan munculnya kerajaan-kerajaanIslam, pendidikan semakin beroleh perhatian. Contoh paling menarik untuk disebutkanadalah sistem pendidikan Islam yang tampak telah terstruktur dan berjenjang di kerajaanAceh Darussalam (1511-1874). Secara formal, kerajaan ini membentuk beberapalembaga yang membidangi masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu: (1) BalaiSeutia Hukama (lembaga ilmu pengetahuan); (2) Balai Seutia Ulama (jawatan pendidikandan pengajaran); (3) Balai Jamaah Himpunan Ulama (kelompok studi para ulama dansarjana pemerhati pendidikan). Adapun jenjang pendidikannya dapat disebutkan sebagai berikut: (1) Meunasah (madrasah), berada di tiap kampung. Disini diajarkan materielementer seperti: menulis dan membaca huruf hijaiyah, dasar-dasar agama, akhlak,sejarah Islam dan bahasa Jawi/Melayu; (2) Rangkang (setingkat MTs), berada di setiapmukim. Disini diajarkan Bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung (hisab), akhlak,fikih dan lain-lain; (3) Dayah (setingkat MA), berada di setiap ulebalang. Materi pelajarannya meliputi: fikih, Bahasa Arab, tawhid, tasawuf/akhlak, ilmu bumi,sejarah/tata negara, ilmu pasti dan faraid; (4) Dayah Teuku Cik (setingkat perguruantinggi atau akademi), yang di samping mengajarkan materi-materi serupa dengan Dayahtetapi bobotnya berbeda, diajarkan pula ilmu mantiq, ilmu falaq dan filsafat. SultanMahdum Alauddin Muhammad Amin ketika memerintah kerajaan Perlak (1243-1267 M)disebutkan pernah mendirikan majelis ta’lim tinggi, semacam lembaga pendidikan tinggiyang dihadiri oleh para murid yang sudah mendalam ilmunya untuk mengkaji beberapakitab besar semacam al-Umm karangan Imam Syafi’i. Pembiayaan pendidikan padamasa- tersebut berasal dari kerajaan. Tetapi perlu dicatat disini bahwa hal ini sangattergantung pada kondisi kerajaan dan faktor siapa yang sedang menjadi raja.Ketika era penjajahan dimulai, pendidikan Islam tetap masih dapat berlangsung secaratradisional melalui peran para guru agama baik yang berbasis di langgar atau masjidmaupun yang berada di pesantren-pesantren dan madrasah. Sejarah kemudian mencatat bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam ini memberi kontribusi besar dalamkontinuitas proses islamisasi nusantara dan sekaligus membangun kesadaran dankekuatan resistensi kultural dan politik terhadap penjajahan asing. Pasca konferensiorganisasi muslim Indonesia yang mengelola pendidikan pada tahun 1936 di PadangPanjang, disepakati suatu standar umum dari sistem pendidikan Islam ketika itu, yakni:(1) Madrasah Awaliyah 3 tahun; (2) Madrasah Ibtidaiyah 4 tahun; (3) MadrasahTsanawiyah 3 tahun; (4) Madrasah Muallimin (sekolah guru) 3 tahun; dan (5) MadrasahIslam Tinggi.Secara umum, pendidikan Islam di masa pra kemerdekaan ini dapat diikhtisarkanmengambil bentuk sebagai berikut: (1) Langgar. Dikelola seorang amil, modin atau lebaiyang berfungsi sebagai guru agama sekaligus pemimpin ritual keagamaan di masyarakat.Materi ajar bersifat elementer. Metode pembelajaran sorogan dan halaqah. Tidak ada biaya formal, seringkali hanya berupa pemberian ‘in natura’. Hubungan guru-muridumumnya mendalam dan langgeng. (2) Pesantren. Murid diasramakan di pondok yang

dibangun oleh sang guru atau dengan biaya swadaya masyarakat setempat. Ada propertitanah yang dapat dikelola bersama oleh guru dan murid untuk mendanai proses pendidikan. Kekurangan biaya terkadang memaksa santri mencari dana keluar, memintasumbangan dari umat Islam secara sukarela. Jumlah murid relatif, ada yang banyak ada juga yang sedikit. Tidak ada batasan atau penjenjangan pendidikan yang tegas. Gurutidak digaji secara formal. Murid memberi layanan kepada guru sebagai ganti biaya pendidikan seperi ikut mengelola tanah atau usaha lain milik guru. (3) Madrasah. Pola pendidikan teratur dan berjenjang. Guru menerima imbalan tunai secara tetap. Metodemenjadi bersifat klasikal. Pengetahuan umum diajarkan di samping materi-materi ilmuagama

Pendidikan masa penjajahan Portugis

Penjelajahan bangsa Portugis, seperti disebutkan B. Schrieke, hingga sampai keIndonesia kiranya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perbenturan antara dunia Islam -dunia Barat sejak abad pertengahan dan juga dukungan kemajuan bidang militer dankemaritiman mereka. Beberapa peristiwa penting yang lekat dalam ingatan yang melatarihal ini antara lain: (1) Konsili Clermont tahun 1095 M dimana Paus Urbanus IImendeklarasikan Perang Salib melawan dunia Islam; (2) Konstantinopel, pusat imperiumBizantium, direbut Sultan Muhammad II tahun 1453 M; (3) Bulla Paus berjudulRomanus Pontifex tertanggal 8 Januari 1455 M yang berisi pernyataan menghadiahkanAfrika untuk dikristenkan oleh Portugis; (4) Kota Granada lepas dari kekuasaan Islamtahun 1492 M; (5) Bulla Paus berjudul Inter Caetera Divinae tahun 1493 M membagidunia menjadi dua bagian, masing-masing untuk Portugis dan Spanyol; (6) PerjanjianTordesillas tanggal 7 Juni 1494 M, menguatkan Bulla Paus tahun 1493 M, memberi hak istimewa kepada dua bangsa tersebut untuk melakukan conquistadores (penaklukan).Portugis pertama kali singgah di Malaka tahun 1509 M setelah sebelumnya menaklukkankerajaan Goa di India. Ini berarti Portugis hadir di Indonesia hampir satu dekade setelahRaden Patah mendirikan kerajaan Islam Demak di pulau Jawa. Tahun 1511 M. Malakasudah dapat dikuasai oleh Portugis di bawah Afonso de Albuquerqe (1459-1515 M). Duatahun kemudian, Pati Unus putra Raden Patah memimpin armada menyerang kekuasaanPortugis di Malaka, tetapi berakhir dengan kegagalan. Berikutnya Portugis bergerak untuk menguasai daerah rempah-rempah yang berpusat di Maluku (berasal dari istilah bahasa Arab: Jazirat al-Mulk, yakni kepulauan raja-raja). Ketika Portugis menjejakkankakinya di Maluku, seperti diutarakan oleh Russell Jones, Islam telah mengakar dikalangan penduduk setempat sekitar 80 tahun. Di daerah ini khususnya Ambon, melalui peran ordo Jesuit hingga tahun 1560 M, tercatat ada sekitar 10.000 orang yang memeluk Roma Katholik dan bertambah menjadi 50.000 hingga 60.000 pada tahun 1590 M.Sementara ordo Dominikan mampu mengkonversikan kedalam agama Roma Katholik sekitar 25.000 orang di kepulauan Solor. Dari catatan Ismatu Ropi, Katholik Roma inimerupakan fase kedua masuknya Kristen ke Indonesia melalui jasa ordo Jesuit di bawah payung organisasi Society of Jesus dan ordo Dominikan yang turut hadir bersama armadaPortugis. Fase pertama adalah masuknya Gereja Timur Nestorian yang ditengarai sempatmuncul di Sibolga Sumatera Utara sekitar abad ke-16 juga. Sedangkan fase ketiga adalahKristen Protestan yang muncul bersamaan dengan armada pelayaran Belanda.Praksis pendidikan pada masa Portugis ini secara mendasar dikerjakan oleh organisasimisi Katholik Roma. Baru pada tahun 1536, di bawah Antonio Galvano, penguasa Portugis di Maluku, didirikan sekolah seminari yang menerima anak-anak pemuka pribumi. Selain pelajaran agama, mereka juga diajari membaca, menulis dan berhitung.Sekolah sejenis dibuka di Solor dimana bahasa Latin juga diajarkan kepada murid-muridnya. Mereka yang berkeinginan melanjutkan pendidikan dapat pergi ke Goa – Indiayang ketika itu merupakan pusat kekuatan Portugis di Asia. Perkembangan pendidikan dizaman Portugis ini dapat dinyatakan berpusat di Maluku dan sekitarnya, sebab di daerah-daerah lain kekuasaan Portugis kurang begitu mengakar.

Masa Penjajahan Belanda

Brugmans menyatakan pendidikan ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia (Nasution, 1987:3). Pendidikan selama penjajahan Belanda dapatdipetakan kedalam 2 (dua) periode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintah Hindia Belanda (Nederlands Indie). Padamasa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan diIndonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Berbedadengan kondisi di negeri Belanda sendiri dimana lembaga pendidikan dikelola secara bebas oleh organisasi-organisasi keagamaan, maka selama abad ke-17 hingga 18 M, bidang pendidikan di Indonesia harus berada dalam pengawasan dan kontrol ketat VOC.Jadi, sekalipun penyelenggaraan pendidikan tetap dilakukan oleh kalangan agama(gereja), tetapi mereka adalah berstatus sebagai pegawai VOC yang memperoleh tandakepangkatan dan gaji. Dari sini dapat dipahami, bahwa pendidikan yang ada ketika itu bercorak keagamaan (Kristen Protestan). Hal ini juga dikuatkan dari profil para guru dimasa ini yang umumnya juga merangkap sebagai guru agama (Kristen). Dan sebelum bertugas, mereka juga diwajibkan memiliki lisensi (surat izin) yang diterbitkan oleh VOCsetelah sebelumnya mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh gereja Reformasi.Kondisi pendidikan di zaman VOC juga tidak melebihi perkembangan pendidikan dizaman Portugis atau Spanyol. Pendidikan diadakan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai VOC dan keluarganya di samping untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjamurah terlatih dari kalangan penduduk pribumi. VOC memang mendirikan sekolah-sekolah baru selain mengambil alih lembaga-lembaga pendidikan yang sebelumnya berstatus milik penguasa kolonial Portugis atau gereja Katholik Roma. Secara geografis, pusat pendidikan yang dikelola VOC juga relative terbatas di daerah Maluku dansekitarnya. Di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, VOC memilih untuk tidak melakukankontak langsung dengan penduduk, tetapi mempergunakan mediasi para penguasa lokal pribumi. Jikalaupun ada, itu hanya berada di pusat konsentrasi pendudukannya yangditujukan bagi para pegawai dan keluarganya.Secara umum sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut:(1) Pendidikan Dasar; Berdasar peraturan tahun 1778, dibagi kedalam 3 kelas berdasar rankingnya. Kelas 1 (tertinggi) diberi pelajaran membaca, menulis, agama, menyanyi dan berhitung. Kelas 2 mata pelajarannya tidak termasuk berhitung. Sedangkan kelas 3(terendah) materi pelajaran fokus pada alphabet dan mengeja kata-kata. Proses kenaikankelas tidak jelas disebutkan, hanya didasarkan pada kemampuan secara individual.Pendidikan dasar ini berupaya untuk mendidik para murid-muridnya dengan budi pekerti.Contoh pendidikan dasar ini antara lain Batavische school (Sekolah Betawi, berdiri tahun1622); Burgerschool (Sekolah Warga-negara, berdiri tahun 1630); Dll.

(2) Sekolah Latin ; Diawali dengan sistem numpang-tinggal (in de kost) di rumah pendetatahun 1642. Sesuai namanya, selain bahasa Belanda dan materi agama, mata pelajaranutamanya adalah bahasa Latin. Setelah mengalami buka-tutup, akhirnya sekolah inisecara permanent ditutup tahun 1670.(3) Seminarium Theologicum (Sekolah Seminari); Sekolah untuk mendidik calon-calon pendeta, yang didirikan pertama kali oleh Gubernur Jenderal van Imhoff tahun 1745 diJakarta. Sekolah dibagi menjadi 4 kelas secara berjenjang. Kelas 1 belajar membaca,menulis, bahasa Belanda, Melayu dan Portugis serta materi dasar-dasar agama. Kelas 2 pelajarannya ditambah bahasa Latin. Kelas 3 ditambah materi bahasa Yunani danYahudi, filsafat, sejarah, arkeologi dan lainnya. Untuk kelas 4 materinya pendalamanyang diasuh langsung oleh kepala sekolahnya. Sistem pendidikannya asrama dengandurasi studi 5,5 jam sehari dan Sekolah ini hanya bertahan selama 10 tahun.(4) Academie der Marine (Akademi Pelayanan); Berdiri tahun 1743, dimaksudkan untuk mendidik calon perwira pelayaran dengan lama studi 6 tahun. Materi pelajarannyameliputi matematika, bahasa Latin, bahasa ketimuran (Melayu, Malabar dan Persia),navigasi, menulis, menggambar, agama, keterampilan naik kuda, anggar, dan dansa.Tetapi iapun akhirnya ditutup tahun 1755.(5) Sekolah Cina; 1737 didirikan untuk keturunan Cina yang miskin, tetapi sempatvakum karena peristiwa de Chineezenmoord (pembunuhan Cina) tahun 1740.selanjutnya, sekolah ini berdiri kembali secara swadaya dari masyarakat keturunan Cinasekitar tahun 1753 dan 1787.(6) Pendidikan Islam; Pendidikan untuk komunitas muslim relatif telah mapan melaluilembaga-lembaga yang secara tradisional telah berkembang dan mengakar sejak prosesawal masuknya Islam ke Indonesia. VOC tidak ikut campur mengurusi ataumengaturnya. Pada akhir abad ke-18, setelah VOC mengalami kebangkrutan, kekuasaanHindia Belanda akhirnya diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda langsung. Padamasa ini, pendidikan mulai memperoleh perhatian relatif maju dari sebelumnya.Beberapa prinsip yang oleh pemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain: (1) Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agamatertentu; (2) Memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial; (3)Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada diJawa.; (4) Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yangdapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintahkolonial. Jadi secara tidak langsung, Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melanggengkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia.Era ini sesungguhnya telah beroleh pengaruh dari faham gerakan Aufklarung(pencerahan) yang berkembang di Eropa. Di antara tesisnya menyebutkan tentang penghargaan terhadap nalar, kebebasan spiritual serta sekularisasi agama dan negara.Implikasi logis dari hal ini salah satunya adalah penyerahan pengelolaan pendidikankepada negara, bukan lagi kepada lembaga-lembaga keagamaan (gereja). Secara formil, pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan beberapa sekolah di Jawa sejak kepemimpinan Daendels, yaitu sekolah artileri (1806) di Jatinegara, sekolah pelayaran(1808) di Semarang, sekolah bidan (1809) di Jakarta, dan sekolah seni tari (1809) diCirebon. Daendels ini juga dikenal sebagai tokoh pertama yang menginstruksikan para

 bupati agar mengusahakan pendirian sekolah-sekolah bagi remaja-remaja pribumi.Janssens yang menggantikan Daendels juga meneruskan kebijakan yang serupa di bidang pendidikan. Tetapi usahanya terinterupsi dengan kekalahan militer dan politik darikerajaan Inggris. Hindia Belanda selanjutnya dikelola oleh Inggris di bawah Raffles.Secara kelembagaan formal, Inggris tidaklah menaruh perhatian besar kepada dunia pendidikan bagi kaum pribumi. Hanya saja, mereka tergolong sangat berminat melakukaneksplorasi ilmiah yang kemudian menghasilkan karya-karya intelektual yang cukupmonumental, antara lain: History of Java karya Raffles, sejarah Sumatera, kamus Melayudan pelajaran bahasa Melayu yang merupakan karya-karya Marsden, Java GovernmentGazette yang memuat ilmu pengetahuan tentang daerah dan penduduk, hasil kajian botanioleh Horsfield, dan juga kajian kepemilikan tanah di Jawa oleh Colin Mackenzie. Karya-karya tersebut memberi kontribusi signifikan bagi dunia ilmu pengetahuan sekaligusmenjadi penanda khusus masa lima tahun (1811-1816) kekuasaan Inggris di Indonesia.Masa pemulihan kekuasaan Belanda pasca pendudukan Inggris menjadi titik tolak baru bagi perkembangan lebih maju dunia pendidikan di Indonesia.Pada masa ini, pendidikan bagi pribumi kembali dirasa penting guna menopangoperasionalisasi pemerintahan Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Van den Bosch (1829-1834) yang dikenal sebagai penggagas Cultuurstelsel tercatat pernah menerbitkan edaranagar didirikan sekolah dasar negeri di tiap karesidenan atas biaya Bijbelgenootschap(persekutuan Injil) tahun 1831. Tetapi kurang beroleh tanggapan karena menyelisihi prinsip netral sikap pemerintah dalam soal agama. Baru kemudian tahun 1848, dengankeluarnya Keputusan Raja, diinstruksikan untuk mendirikan sekolah-sekolah pribumidengan pembiayaan sebesar f. 25.000 setahun yang dibebankan kepada pemerintahHindia Belanda untuk mendidik para calon pegawai negeri. Sejak itulah berdiri dan berkembang sekolah-sekolah dari tingkat dasar dan lanjutan hingga tinggi yangmemperkenankan golongan pribumi (aristokrat) untuk turut menikmati pendidikan.Untuk mengurusi pendidikan, agama dan kerajinan, pemerintah Hindia Belanda jugatelah membentuk departemen khusus pada tahun 1867. Perkembangan ini kemudiansempat mengalami kemunduran karena krisis ekonomi dunia (malaise) yang berlangsunghampir satu dekade (1883-1892).Kesulitan keuangan dari Belanda akibat Perang Dipenogoro pada tahun 1825 sampai1830 (Mestoko dkk,1985:11, Mubyarto,1987:26) serta perang Belanda dan Belgia (1830-1839) mengeluarkan biaya yang mahal dan menelan banyak korban. Belanda membuatsiasat agar pengeluaran untuk peperangan dapat ditutupi dari negara jajahan. Kerja paksadianggap cara yang paling ampuh untuk memperoleh keuntungan yang maksimal yangdikenal dengan cultuurstelsel atau tanam paksa (Nasution, 1987:11). Kerja paksa dapatdijalankan sebagai cara yang praktis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Rakyatmiskin selalu menjadi bagian yang dirugikan karena digunakan sebagai tenaga kerjamurah. Rakyat miskin yang sebagian bekerja sebagai petani juga dimanfaatkan untuk menambah kas negara penguasa.Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintahmengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudahkomunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi syarat KleinAmbtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat tersebut harus dipenuhi para calon pegawai yang akan digaji murah.Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyaikekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan(Nasution, 1987:12). Jadi, anak dari kaum ningrat dianggap dapat membantu menjaminhasil tanam paksa lebih efektif, karena masyarakat biasa mengukuti perintah para ningrat.Suatu keadaan yang sangat ironis, kehidupan terdiri dari lapisan-lapisan sosial yaitugolongan yang dipertuan (orang Belanda) dan golongan pribumi sendiri terdapatgolongan bangsawan dan orang kebanyakan.Kehidupan petani yang selalu ditekan bukan masalah yang baru. Petani menduduki posisisosial yang selalu dimanfaatkan, lahan pertanian merupakan tempat untuk menggantungkan pendapatan dan hidup petani, terutama petani gurem. Petani menjadisapi perahan yang harus membayar pungutan resmi untuk membantu jalannya pemerintahan dan penyuplai kebutuhan pejabat daerah (Mubyarto, 1987:24). Praktek tanam paksa sekitar tahun 1830-1870 (di Yogyakarta, Solo, dan Priangan sampai 1918)merupakan kesengsaraan yang tiada taranya dan memiliki kesan yang paling hitam bagi petani dari masa penjajahan Belanda.

Politik Etis

Perkembangan pendidikan di Indonesia mendapati tahapan barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaanBelanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belandamenerapkan politik etis (Etische Politiek) pada tahun 1899 dengan motto “de Eereschuld”(hutang kehormatan) dan slogan “Educatie, Irigatie, Emigratie”. Pemerintah Belandalambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis.Prinsip-prinsip atau arah etis (etische koers) yang diterapkan di bidang pendidikan padamasa ini adalah: (1) Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi. Bahasa Belanda diupayakan menjadi bahasa pengantar pendidikan; (2)Pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sistem pendidikan pada masa ini belum lepas dari pola stratifikasi sosial yang telah ada, dan beroleh pengesahan legal sejak tahun 1848 dari penguasa kolonial. Dalam stratifikasiresmi tersebut dinyatakan bahwa penduduk dibagi kedalam 4 (empat) golongan: (1)Golongan Eropa; (2) Golongan yang dipersamakan dengan Eropa; (3) GolonganBumiputera; dan (4) Golongan yang dipersamakan dengan Bumiputera. Tahun 1920,rumusan ini mengalami revisi menjadi seperti berikut ini: (1) Golongan Eropa; (2)Golongan Bumiputera; dan (3) Golongan Timur Asing. Perlu dicatat bahwa untuk golongan pribumi (bumiputera), secara sosial terstratifikasi sebagai berikut: (1) Golongan bangsawan (aristokrat) dan pemimpin adat; (2) Pemimpin agama (Ulama); dan (3)Rakyat biasa.Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolahdengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan. (2) Pendidikan 

lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan.(3) Pendidikan tinggi.Pendidikan dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan, dan berdasarkantingkat kelas. Pendidikan lebih diutamakan untuk anak-anak Belanda, sedangkan untuk anak-anak Indonesia dibuat dengan kualitas yang lebih rendah. Pendidikan bagi pribumi berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja murah yang sangat dibutuhkan oleh penguasa.Sarana pendidikan dibuat dengan biaya yang rendah dengan pertimbangan kas yang terushabis karena berbagai masalah peperangan.Politik etis dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia,seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara modern yang mampumenaklukkan Rusia, dan perang dunia pertama (Nasution, 1987:17). Politik etis terutamasebagai alat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis agar upah kerja serendahmungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang dicanangkan sebagai kedok untuk siasat meraup keuntungan. Irigasidibuat agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang lebihmemuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya untuk  pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.Pendidikan dasar berkembang sampai tahun 1930 dan terhambat karena krisis dunia,tidak terkecuali menerpa Hindia Belanda yang disebut mengalami malaise (Mestoko dkk,1985 :123). Masa krisis ekonomi merintangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu,lembaga pendidikan dibuat dengan biaya yang lebih murah. Kebijakan yang dibuattermasuk penyediaan tenaga pengajar yang terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru (Mestoko, 1985:158), bahkanlulusan sekolah kelas dua dianggap layak menjadi guru. Masalah lain yang palingmendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orangkurang mampu merupakan beban yang berat. Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkauoleh orang kebanyakan. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, orang kebanyakanmenjadi target yang empuk diberi pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerja yang murah.

Ciri-ciri Pendidikan Belanda

Pendidikan dibuat oleh Belanda memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, gradualisme yangluar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkankaki, pendidikan tidak begitu diperhatikan. Kedua, dualisme diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikandibuat terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada tingkat bawah. Ketiga, kontrolyang sangat kuat. Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yangmenjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral,guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung politik pendidikan. Keempat,Pendidikan berguna untuk merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Kelima, prinsipkonkordansi yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum danstandar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang sistematis.

Pendidikan dengan ciri-ciri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang mampu.Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia.Pemerintah Belanda juga membuat sekolah desa. Sekolah desa sebagai siasat untuk mengeluarkan biaya yang murah. Sekolah desa diciptakan pada tahun 1907. Tipe sekolahdesa yang dianggap paling cocok oleh Gubernur Jendral Van Heutz sebagai sekolahmurah dan tidak mengasingkan dari kehidupan agraris (Nasution, 1987:78). Kalaulembaga pendidikan disamakan dengan sekolah kelas dua, pemerintah takut penduduk tidak bekerja lagi di sawah. Penduduk diupayakan tetap menjadi tenaga kerja demimengamankan hasil panen.Sekolah desa dibuat dengan biaya serendah mungkin. Pesantren diubah menjadimadrasah yang memiliki kurikulum bersifat umum. Pesantren dibumbui dengan pengetahuan umum. Cara tersebut dianggap efektif, sehingga pemerintah tidak usahmembangun sekolah dan mengeluarkan biaya (Nasution, 1987:80). Guru sekolah diambildari lulusan sekolah kelas dua, dianggap sanggup menjadi guru sekolah desa. Guru yanglebih baik akan digaji lebih mahal dan tidak bersedia untuk mengajar di lingkungan desa.Masa penjajahan Belanda berkaitan dengan pendidikan merupakan catatan sejarah yangkelam. Penjajah membuat pendidikan sebagai alat untuk meraup keuntungan melaluitenaga kerja murah. Sekolah juga dibuat dengan biaya yang murah, agar tidak membebani kas pemerintah. Politik etis menjadi tidak etis dalam pelaksanaannya,kepentingan biaya perang yang sangat mendesak dan berbagai masalah lain menjadikenyataan yang tercatat dalam sejarah pendidikan masa Belanda.

Masa Penjajahan Jepang

Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawadan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Belanda digantikan olehkekuasaan Jepang. Jepang membawa ide kebangkitan Asia yang tidak kalah liciknya dariBelanda. Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, DaratanChina, Kepulauan Filiphina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo China dan Rusia di bawah kepemimpinan Jepang, negara ini mulai melakukan ekspansi militer ke berbagainegara sekitarnya tersebut. Dengan konsep “Hakko Ichiu” (Kemakmuran Bersama AsiaRaya) dan semboyan “Asia untuk Bangsa Asia”, bangsa fasis inipun menargetkanIndonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya. Dengankonteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapatdikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik.Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memilikiimplikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebutantara lain: (1) Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar  pendidikan menggantikan Bahasa Belanda; (2) Adanya integrasi sistem pendidikan  Berbakti kepada Tuhan YME. (2) Cinta kepada alam. (3) Cinta kepada negara. (4) Cintadan hormat kepada ibu-bapak. (5) Cinta kepada bangsa dan kebudayaan. (6)Keterpanggilan untuk memajukan negara sesuai kemampuannya. (7) Memiliki kesadaransebagai bagian integral dari keluarga dan masyarakat. (8) Patuh pada peraturan danketertiban. (9) Mengembangkan kepercayaan diri dan sikap saling hormati atas dasar keadilan. (10) Rajin bekerja, kompeten dan jujur baik dalam pikiran maupun tindakan.Formulasi cita-cita ini menunjukkan bahwa pendidikan ketika itu lebih menekankan padaaspek penanaman semangat patriotisme.Pada bulan Desember 1949, terjadi perubahan ketatanegaraan dimana UUD 1945 digantidengan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Meski landasan idiil (yaituPancasila) tidak berubah, tetapi formulasi tujuan pendidikan mengalami perubahan. Halini tampak dalam UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajarandi Sekolah yang disahkan oleh Presiden RI (Mr. Assaat) dan Mendikjar RI (S.Mangunsarkoro), yaitu: “Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yangdemokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”Rumusan tujuan pendidikan ini kemudian dituangkan kembali dalam UU No. 12 tahun1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang sesungguhnyamerupakan pemberlakuan kembali UU No. 4 tahun 1950 untuk seluruh wilayah RI.Formulasi cita-cita ini menunjukkan bahwa pendidikan ketika itu telah mengadaptasi pemikiran demokrasi yang tengah berkembang sehingga sifat-sifat ini pula yangditanamkan kepada generasi mudanya.Tujuan pendidikan nasional kembali mengalami perubahan ketika politik negaradikendalikan faham Manipol-Usdek di bawah pimpinan Bung Karno sejak 1959. DalamKepres RI No. 145 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan NasionalPancasila disebutkan bahwa: “Tujuan Pendidikan Nasional kita baik yangdiselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari PendidikanPrasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara SosialisIndonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya MasyarakatSosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materiil dan yang berjiwaPancasila, yaitu: (a) Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, (b) Perikemanusiaan yang adil dan beradab, (c) Kebangsaan, (d) Kerakyatan, (e) Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalamManipol/Usdek.” Formulasi ini ternyata tidak bertahan lama karena peristiwa G 30 S/PKItahun 1965 yang menyadarkan rakyat tentang motif politik PKI di balik cita-cita pendidikan tersebut. Selanjutnya, pada masa Orde Baru melalui Ketetapan MPRS RI No.XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwatujuan pendidikan adalah: “Membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkanketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”Pada tahun 1973, MPR hasil pemilu mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973yang dikenal dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang di dalamnyamenyebutkan rumusan tujuan pendidikan sebagai berikut: “Pendidikan pada hakikatnyaadalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.” Tujuan ini kemudian mengalamireformulasi kembali dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 yang berbunyi:“Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkanketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinyasendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.”Demikianlah, melalui beberapa ilustrasi formulasi tujuan pendidikan dalam sejarahIndonesia dapat dipahami bahwa dinamika yang terjadi di dunia pendidikan nasional kitasangat erat terkait dengan dinamika politik, ekonomi, serta sosio-kultural masyarakat.Pendidikan memang diakui sebagai wahana pencerdasan dan pembudayaan masyarakat,tetapi bagaimanapun juga, di samping faktor perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi, kepentingan-kepentingan politik maupun ekonomi senantiasa saja menjadi pertimbangan yang memberi warna dan corak bagi perkembangan pendidikan yang ada.Coba perhatikan formulasi cita-cita pendidikan yang tertuang dalam UU No. 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berikut ini:Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkanmutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkantujuan nasional(Pasal 3).Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkanmanusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap TuhanYang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan ,kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4).Kemerdekaan Indonesia tidak membuat nasib orang tidak mampu terutama dari sektor  pertanian menjadi lebih baik. Pemaksaan atau perintah halus gampang muncul kembali,contoh yang paling terkenal dengan akibat yang hampir serupa seperti cara-cara dan praktek pada jaman Jepang, bimas gotong royong yang diadakan pada tahun 1968-1969disebut bimas gotong royong karena merupakan usaha gotong royong antara pemerintahdan swasta (asing dan nasional) untuk meyelenggarakan intensifikasi pertanian denganmenggunakan metode Bimas (Fakih, 2002:277, Mubyarto, 1987:37). Adapun tujuannyaadalah untuk meningkatkan produksi beras dalam waktu sesingkat mungkin denganmengenalkan bibit padi unggul baru yaitu Peta Baru (PB) 5 dan PB 8.37. Pada jaman penjajahan Belanda juga pernah dilakukan cultuurstelsel, Jepang memaksakan penanaman bibit dari Taiwan. Jadi, rakyat dipaksakan mengikuti kemauan dari pihak  penguasa. Cara tersebut kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh pemerintahIndonesia sebagai cara untuk menghasilkan panen yang lebih maksimal. Muller (1979:73) menyatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia bahwasebagian besar masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan, paling-paling hanya bisamemenuhi kebutuhan hidup yang paling minim, dan hampir tidak bisa beradaptasi aktif sedangkan golongan atas hidup dalam kemewahan.Pendidikan pada masa Belanda, Jepang dan setelah kemerdekaan sulit dicapai oleh orang-orang dari rumah tangga kurang mampu. Mereka diajarkan dan diberi pengetahuan untuk kepentingan pihak penguasa. Mereka dijadikan tenaga kerja yang diandalkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Setelah jaman kemerdekaan, rakyat dari rumahtangga kurang mampu terus menjadi sumber pemaksaan secara halus untuk  pengembangan bibit padi unggul. Pendidikan sebagai alat penguasa untuk   mengembangkan program yang dianggap dapat mendukung peningkatan pemasukan pemerintah. dari awal kemerdekaan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, dapat dilihatatau setidaknya mendengarkan kesaksian dari para sesepuh kita bagaimana proses pendidikan dijalankan oleh pemerintah. Periode tahun 1908-1945 ditandai dengankehadiran para pemimpin politik yang penuh dedikasi dan gigih dalam perjuangan di bidang pendidikan, sehingga mereka dapat dipandang sebagai tokoh sekaligus pemimpin politik yang pantas ditiru. Dokter Wahidin Sudirohusodo kala itu begitu yakin bahwa pendidikan merupakan solusi utama guna mengentaskan bangsa dari keterbelakangan dankemelaratan. Demikian pula dengan Ki Hajar Dewantara yang mengemas pemikirannyatentang pendidikan dalam sebuah konsep sederhana namun begitu dalam filosofinya: Ing Ngarso sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, yang artinya “didepan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang mengawasi”.Begitu pula di awal masa kemerdekaan, masalah pendidikan nasional telah memperolehcukup banyak perhatian dari elite politik yang ada. Jika kita membuka kembali lembaransejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme.

Pendidikan Masa Orde Baru

 Namun sebaliknya, pada periode 1959-1998 muncul pemimpin-pemimpin dan pelaku- pelaku politik yang tidak lagi berjalan dengan idealisme yang nasionalistik dan patriotik.Terlebih lagi pada masa pemerintahan Soeharto yang dianggap sebagian besar kalanganmulai mengenyampingkan isu tentang pendidikan. Pada saat itu kita lebih melihat pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintah untuk melakukanindoktrinasi terhadap rakyat. Hal tersebut ditempuh terkait dengan kekhawatiran akantimbulnya gejolak apabila pendidikan benar-benar diperkenalkan sepenuhnya. Merekalebih banyak berasyik-masyuk dengan kepentingan kelompok, karena bagi merekakekuasaan bukan lagi amanah namun kesempatan untuk memakmurkan diri, keluarga,dan teman-teman dekatnya. Sejak saat itulah pandangan terhadap dunia pendidikandianggap tidak lagi menjanjikan segi finansial apapun, non issue, sesuatu hal yangmudah, sesuatu yang dapat ditangani siapa saja, sehingga wajar bila kemudiandiketepikan dan digeser pada prioritas yang kesekian.Sistem pendidikan kita terlihat masih bersifat tambal sulam, mulai dari kebijakankurikulum, manajemen, sistem pembelajaran, tuntutan kualitas guru, tuntutan fasilitasdan dana pendidikan, kurang memliki “prioritas” yang ingin dicapai. Sementara secaraumum, pendidikan seringkali dipandang sebagai investasi modal jangka panjang yangharus mampu membekali “pembelajar” untuk menghadapi kehidupan masa depannya.Pendidikan harus mampu mencerahkan “pembelajar” dari ketidak tahuan menjadi tahudan memberdayakan, artinya pendidikan mampu membuat “pembelajar” berhasil dalamkehidupan. Maka, berbicara soal pendidikan adalah bicara “soal kualitas kehidupan“pembelajar”, soal kualitas sumberdaya manusia [SDM], yang akan menjadi tantangandan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk ikutan bergulir sejajar dengan bangsalain.

Sejarah Ideology liberal bagi para intelektual

Awalnya adalah melemahnya pengaruh Belanda sejak penyerahan kedaulatan keIndonesia di tahun 1949 yang kemudian perlahan-lahan tergantikan oleh Amerika Serikat – juga sedang merancang kepentingannya untuk berhadapan dengan blok komunismelalui program peluncuran developmentalism oleh Harry S. Truman dibantu dengan beberapa intelektual diantaranya Rostow (ekonomi) dan Parson (sosiologi) melalui program perekrutan sarjana untuk studi lanjut. Peran besar USAID, Yayasan Ford danRockefeller dalam menyediakan dana segar sebesar 150 juta US Dollar semakinmemperkuat upaya mereka untuk “merancang ideology bagi para intelektual di belahandunia lain mulai dari bidang social, penciptaan seni sampai metodologi ilmiah”.Guy J. Pauker yang dekat dengan perwira militer dan elit politik orde baru merancang program pendidikan bagi militer melalui sekolah staf komando yang sekarang kita kenaldengan nama Seskoad. Saat penggulingan Soekarno, yang dipersiapkan melalui operasirahasia, para perwira militer ini mengambil peran yang penting hal tersebut ditunjukkandengan pernyataan Dubes Marshal Green yang menilai operasi dan pendidikan itusebagai “investasi kita yang paling berharga bagi masa depan Indonesia”. perwira militer yang terlibat kup dan kemudian tampil memimpin adalah lulusan akademi militer AS.Bahkan penyebutan orde baru dimulai dari seminar Angkatan Darat pada Agustus 1966,sebagai penanda pula persekutuan antara intelektual-politisi-militer.Di kalangan ekonom-sipil- Bruce Glassburner memimpin tim dari Berkeley untuk memberi pelajaran di bidang administrasi bisnis, perencanaan ekonomi dan statistik, disamping juga melakukan perekrutan sarjana untuk studi di Berkeley dan Harvard kepada para intelektual Indonesia yang kemudian melahirkan arsitek ekonomi orde baru yang dikenal dengan “Mafia Berkeley”, istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh jurnalRamparts di AS. Pada saat kekuasaan mutlak Soeharto di tahun 1967 para sarjana yangdirekrut tersebut menduduki posisi strategis diantaranya: Departemen Perdagangantampil Sumitro Djojohadikusumo (Rotterdam 1939) dan Subroto (Harvard 1964),sementara Bappenas dipimpin oleh Widjojo Nitisastro (Berkeley 1961) dan Emil Salim(Berkeley 1964) sebagai wakilnya. Mohammad Sadli (MIT 1956) menjadi ketua TimTeknis Penanaman Modal Asing sementara Barli Halim (Berkeley 1969) duduk diDepartemen Industri.

Memeluk Ekonomi Pasar

Setelah keberhasilan mengguling Soekarno, babak selanjutnya dilahirkanlah program“memulihkan ekonomi Indonesia” yang kemudian melahirkan persekutuan lebih kuatantara intelektual, militer, pemilik modal, politisi serta lembaga keuangan internasionalyang kemudian merubah haluan bangsa ini ke arah kapitalisme. Selama tahun-tahun pertama kelahiran orde baru, program ekonomi bangsa sesungguhnya di buat 100% oleh badan eknomi dunia seperti IMF, Bank Dunia, USAID, hal tersebut dapat dibuktikansebagaimana ungkapan Mohamad Sadli saat perjanjian dengan Freeport McMoran yangmengaku hanya minta ditunjukkan kolom-kolom yang harus ditandatanganinya. “Bagikami yang penting adalah mendatangkan modal ke Indonesia,” seperti dikutip JeffreyWinters dalam Power in Motion.Bahkan “guru besar” ilmu ekonomi pertumbuhan W.W. Rostow langsung turun tangandatang ke Indonesia untuk memberikan ceramah-ceramah ke univeristas-universitas terkemuka di Indonesia. Tak pelak kemudian, jika universitas di Indonesia dikuasai oleh pikiran dan praktek kapitalisme. Di sekolah militer yang kemudian melahirkan “perwiraintelektual” juga berhasil menjadi ujung tombak kekuasaan kapitalisme dengan bercokolnya mereka di wilayah kekuasaan strategis ditahun 1970-an seperti MayjenUmar Wirahadikusumah di Badan Pemeriksa Keuangan, Kolonel Sutjipto dan MayjenMuskita di Departemen Perdagangan, Kolonel Sumudarsono dan Mayjen Tirtajasa diDepartemen Perindustrian serta Brigjen Piet Harjono dan Brigjen Tahir di DepartemenKeuangan.

Rekayasa Sosial

Jika di bidang ekonomi orientasi pertumbuhan menjadi titik pokok utama, maka di bidang ilmu social diperlakukan penyelarasan melalui rekayasa social atau socialengineering dengan merancang strategi modernisasi.Sejalan dengan orientasi pertumbuhan dan pasar di bidang ekonomi, para ahli ilmu sosial merancang strategimodernisasi, sebuah strategi penghilangan nilai tradisional yang dianggap menghambat proses menuju masyarakat “beradab”, yakni modern. Salah satu produknya yakni politik masa mengambang, yakni sebuah alat politik untuk menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan dengan anggapan bahwa masyarakat Indonesia masihterbelakang dan karenanya diperlukan elit sebagai penentu arah, merumuskan konsep,dan melaksanakan sekaligus mengevaluasi. Kepentingan ini sejalan dengan harapanmiliter menciptakan stabilitas nasional untuk mengamankan modal, produk-produk lainnya antara lain, revolusi hijau dan Panca Usaha Tani (pertanian) program yangdijalankan oleh lulusan lembaga riset IRRI seperti: Menteri Pertanian Wardojo,Syarifuddin Karama dan Farid Bahar serta tak kurang dari 832 lulusan lainnya,Transmigrasi – praktek ini dijalankan oleh Menteri Transmigrasi Martono atas bekal pinjaman 820 juta dollar dari Bank Dunia- dan Keluarga Berencana (kependudukan),reboisasi, HPH, HGU (kehutanan), sekulerisasi (teologi). Di bidang psikologi, kaum intelektual kita direkrut sebagai pengklasifikasi para tahanansekaligus menentukan nasib mereka, ahli komunikasi seperti Alwi Dahlan dan HidayatMukmin dijadikan “juru penerangan” menyebarluaskan pengertian di kalanganmasyarakat mengenai bahaya laten dari sisa-sisa G-30-S/PKI maupun golongan ekstremdan subversif lainnya”, imbalan dari kerja Alwi Dahlan adalah ketua BP7 sebuah alatindoktrinasi negara disemua lapisan negara, dengan program yang kita kenal sebagai penataran P4.Tidak hanya berhenti di sektor pendidikan sekolah, kepentingan kaum kapitalis jugatermaktub dengan dibentuknya kelompok studi seperti Centre for Strategic andInternational Studies (CSIS). Lembaga ini didirikan oleh persekutuan pemilik modal-militer dan kaum intelektual antara lain oleh Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani,Sofyan dan Jusuf Wanandi, serta Harry Tjhan Silalahi. Tahun 1971 mereka berperan besar bagi kemenangan Golkar dalam pemilihan umum, dengan menyingkirkan kekuatan politik yang potensial menjadi penghalang. CSIS juga menghasilkan kajian mengenaiorientasi kebijakan pembangunan, seperti 25 Tahun Akselerasi Modernisasi danPembangunan yang ditulis Ali Moertopo tahun 1973, sebuah kajian untuk melegitimasikepentingan pemilik modal demi proyek lanjutan yang akan dilobi oleh Sofyan Wanandi

Rekayasa Sosial

Jika di bidang ekonomi orientasi pertumbuhan menjadi titik pokok utama, maka di bidang ilmu social diperlakukan penyelarasan melalui rekayasa social atau socialengineering dengan merancang strategi modernisasi.Sejalan dengan orientasi pertumbuhan dan pasar di bidang ekonomi, para ahli ilmu sosial merancang strategimodernisasi, sebuah strategi penghilangan nilai tradisional yang dianggap menghambat proses menuju masyarakat “beradab”, yakni modern. Salah satu produknya yakni politik masa mengambang, yakni sebuah alat politik untuk menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan dengan anggapan bahwa masyarakat Indonesia masihterbelakang dan karenanya diperlukan elit sebagai penentu arah, merumuskan konsep,dan melaksanakan sekaligus mengevaluasi. Kepentingan ini sejalan dengan harapanmiliter menciptakan stabilitas nasional untuk mengamankan modal, produk-produk lainnya antara lain, revolusi hijau dan Panca Usaha Tani (pertanian) program yangdijalankan oleh lulusan lembaga riset IRRI seperti: Menteri Pertanian Wardojo,Syarifuddin Karama dan Farid Bahar serta tak kurang dari 832 lulusan lainnya,Transmigrasi – praktek ini dijalankan oleh Menteri Transmigrasi Martono atas bekal pinjaman 820 juta dollar dari Bank Dunia- dan Keluarga Berencana (kependudukan),reboisasi, HPH, HGU (kehutanan), sekulerisasi (teologi). Di bidang psikologi, kaum intelektual kita direkrut sebagai pengklasifikasi para tahanansekaligus menentukan nasib mereka, ahli komunikasi seperti Alwi Dahlan dan HidayatMukmin dijadikan “juru penerangan” menyebarluaskan pengertian di kalanganmasyarakat mengenai bahaya laten dari sisa-sisa G-30-S/PKI maupun golongan ekstremdan subversif lainnya”, imbalan dari kerja Alwi Dahlan adalah ketua BP7 sebuah alatindoktrinasi negara disemua lapisan negara, dengan program yang kita kenal sebagai penataran P4.Tidak hanya berhenti di sektor pendidikan sekolah, kepentingan kaum kapitalis jugatermaktub dengan dibentuknya kelompok studi seperti Centre for Strategic andInternational Studies (CSIS). Lembaga ini didirikan oleh persekutuan pemilik modal-militer dan kaum intelektual antara lain oleh Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani,Sofyan dan Jusuf Wanandi, serta Harry Tjhan Silalahi. Tahun 1971 mereka berperan besar bagi kemenangan Golkar dalam pemilihan umum, dengan menyingkirkan kekuatan politik yang potensial menjadi penghalang. CSIS juga menghasilkan kajian mengenaiorientasi kebijakan pembangunan, seperti 25 Tahun Akselerasi Modernisasi danPembangunan yang ditulis Ali Moertopo tahun 1973, sebuah kajian untuk melegitimasikepentingan pemilik modal demi proyek lanjutan yang akan dilobi oleh Sofyan Wanandi dan Soedjono Hoemardani. Untuk kaum “akademis”, ruang bagi perjalanan penguatlegitimasi juga dibuka melalui para intelektual-akademisi yang pro modernisasi aladevelopmentalism diantaranya Selo Soemardjan, Harsja Bachtiar, Astrid Susanto,Mattulada dan Miriam Budiardjo yang menguasai program-program studi ilmu sosial di beberapa universitas terkemuka.Jalur yang ditempuh untuk pelanggengan kepentingan tersebut (baca: hegemonisasi)adalah diperkenalkannya gagasan Rostow (ekonomi), Parson (sosiologi), ShmuelEisenstadt, Lucien Pye, Gabriel Almond dan Samuel Huntington (politik) yang berbicaratentang pentingnya negara Dunia Ketiga mengikuti jalur modernisasi kapitalis. Selain ituatas bantuan Yayasan Ford, Rockefeller, USAID intelektual kita juga diikutkan dalam pergaulan internasional yang melibatkan ahli-ahli seperti Clifford Geertz, Karl Jacksondan Robert Jay.

Persekutuan Intelektual dengan Neo Liberal

Tumbangnya kediktaktoran Soeharto pada mei 1998 tidak menyurutkan langkah kapitalisdan sekutunya, lembaga finansial seperti: Bank Dunia, IMF, ADB dan tak lupa juga penyandang dana seperti: USAID, yayasan Ford untuk tetap bercokol di Indonesia.Mereka sama sekali tidak mau ambil pusing bahwa atas “jasa” merekalah krisis dankehancuran bangsa ini berlangsung. Saat ini perjalanan mereka dapat kita lihat pada paraintelektual kita yang “mengais rejeki” pada proyek-proyek globalisasi seperti: goodgovernance, good corporate governance, program anti korupsi, menyingkirkan segenaprintangan investasi dan pasar bebas (baca: privatisasi, pemberlakuan perlindungan hak milik intelektual (HAKI), good governance (pemerintahan yang baik), penghapusansubsidi dan program proteksi rakyat, deregulasi, penguatan civil society, program anti-korupsi, dan lain sebagainya.Globalisasi yang berlandaskan pada paham Neo-liberalis sesungguhnya ditandai dengankebijakan pasar bebas, yang mendorong perusahaaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggungjawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, sertamenyingkirkan birokrat dan “parasit” pemerintah, yang tidak akan pernah mampumeskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neo-liberal adalah “Liberalisasikan perdagangan dan keuangan,” “Biarkan pasar menentukan harga,” “Akhiri inflasi,stabilisasi ekonomi-makro, dan privatisasi,” “Pemerintah harus menyingkir darimenghalangi jalan.” Arsitek tata dunia ini ditetapkan dalam apa yang dikenal sebagai“The Neo-Liberal Washington Consensus,” yang terdiri dari para pembela ekonomiswasta terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasaiekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakandalam membentuk opini publik (M. Fakih: 2001).Secara ideal, sebenarnya dunia pendidikan kita harus mampu berjalan beriringan dengandunia luar. Akan tetapi, kendala utama yang dihadapi adalah komitmen pemerintah yangtidak terfokus pada prioritas dalam hal dana pendidikan baik pada masa lalu dan masakini. Akibatnya idealisme tersebut masih jauh dari impian, jauh dari kenyataan dan hanyamenjadi “mitos”. Maka yang menjadi persoalan sekarang apakah pemerintah atau bangsa Indonesia ini sadar bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk menghadapi persaingan dengan dunia luar. Apakah pemerintah baik pusat maupun daerah memilikikomitmen untuk menentukan sektor pendidikan adalah faktor kunci bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Apabila dilihat dari komitmen pemerintah Indonesiamenempatkan anggaran pendidikan dibawah standar yaitu 8% dalam anggaran belanjadan pendapatan negara [APBN] yang semestinya sebesar minimal 20% [baca: Suyanto,2006:xi], bahkan semua komponen menghendaki, termasuk usulan dari pengurus besar PGRI agar anggaran pendidikan mendapat alokasi 25% dari APBN [Ibrahim Musa, Ibid,From: http://202.159.18.43/jp/22ibrahim.htm]. Sebab, anggaran pendidikan yangmemadai untuk dapat menjadikan SDM bangsa Indonesia berkualitas setarap dengantingkat pelayanan pendidikan di negara maju hanya tinggal impian. Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa sebenarnya kesadaran pemerintah Indonesia atas masalah pendidikan sangat rendah dibandingkan perhatian pada sector lain.Beberapa intelektual yang terjun bebas ke jurang neo liberal dapat diidentifikasi dari pikiran dan prakteknya dalam melakukan analisis, yang hanya berpijak pada kesalahan pelaku birokrasi pemerintah ataupun pengusaha nasional dan takut untuk berbicara padakesalahan sistem-struktur yang tidak adil yakni neo liberal; diantara mereka adalahmenteri, pejabat di lembaga finansial atau penerima proyek dari penganut neo liberal.Selain itu beberapa juga menjadi “broker” bagi penguatan civil society melalui program partnership. Jika melihat komposisi di atas maka kita masih melihat keterkaitan lembaga pendidikan yang mereka naungi dengan para pendahulunya saat orde baru masih berkuasa. (Wallahu a’lam Bishawab.